Rabu, 16 April 2014

Moratorium Sekadar Memperkuat Posisi Tawar TKI

Makassar, Eksespsi Online-Moratorium atau pemberhentian sementara praktik pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, dinilai hanya digunakan untuk memperkuat posisi tawar TKI. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Haedir, Koordinator Divisi Buruh dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, pada Dialog Hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Unhas (LPMH-UH), Rabu, (16/4).

Dialog yang diadakan di Aula Harfin A Tumpa Fakultas Hukum Unhas (FH-UH) itu, mengangkat tema “Perlindungan Hukum bagi TKI di Luar Negeri”. Haedir menambahkan, “Dengan adanya moratorium, maka Indonesia dapat lebih mempersiapkan pengakomodiran keselamatan dan kesejahteraan TKI di luar negeri.”

Namun di lain pihak, Kadaruddin SH MH DFM, akademisi dari FH-UH yang turut diundang sebagai pemateri, menyampaikan bahwa moratorium pada praktik itu sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Moratorium tersebut hanya diberlakukan pada negara Arab Saudi. “Meskipun pemerintah sudah mengupayakan, namun tetap saja pelanggaran dan kejahatan terhadap TKI masih ada,” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Anniversary ke-19 LPMH-UH. Dua agenda sebelumnya adalah penyuluhan hukum dan pameran foto, yang telah terlaksana pada Sabtu lalu. Adapun acara puncaknya adalah pada malam temu alumni yang akan diadakan pada hari Jumat besok. (Fyk)

Senin, 14 April 2014

LPMH-UH Selenggarakan Peyuluhan Hukum

Suasana penyuluhan hukum tentang sadar berlalu lintas sejak dini di SMAN 18 Makassar, Sabtu (12/4)
Makassar, Eksepsi Online-Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Unhas Hasanuddin (LPMH-UH) kembali  menggelar penyuluhan hukum sebagai rangkaian kegiatan hari jadi LPMH-UH ke 19 tahun. Acara diadakan di SMA Negeri 18 Makassar, sabtu (12/4). Acara tersebut disambut baik pihak sekolah dengan menghadirkan sejumlah siswa untuk mengikuti pemaparan materi. Hadir sebagai pembicara adalah perwakilan dari LPMH-UH dan Polrestabes Makassar.
 
Setelah prosesi pembukaan acara dari pihak LPMH-UH dan pihak sekolah, penyuluhan diawali pengantar materi oleh Koordinator Divisi  Jaringan Kerja LPMH-UH Ahmad Fauzi. Setelah itu, dilanjutkan pemaparan materi secara interaktif oleh Anggota Unit Rekayasa Lalu Lintas Polrestabes Makassar Arie Sukarna. Dalam kesempatan tersebut, Arie Sukarna menghimbau kepada para siswa akan pentingnya keselamatan. Untuk itu ia menghimbau agar para generasi muda mematuhi aturan dan rambu lalu lintas.

Arie Sukarna mengatakan bahwa angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) kebanyakan melibatkan remaja, termasuk siswa SMA. Hal itu diakibatkan oleh pelanggaran terhadap aturan-aturan lalu lintas. Dari 961 kasus lakalantas pada tahun 2013, sebanyak 136 orang meninggal dunia. Kerugian materil yang ditimbulkan dari lakalantas tersebut adalah Rp. 2.232.275.000.

Diakhir kegiatan Arie Sukarna mengapresiasi kegiatan tersebut. “Dengan kegiatan ini kita bisa memberi penjelasan kepada adik-adik yang notabenenya di bawah umur, mengenai apa yang harus dilakukan saat berkendara. Termasuk bagaimana mengunakan dan memanfaatkan kelengkapan kendaraan untuk keselamatan diri. Harapannya supaya adik-adik bisa menjadi pelopor keselamatan bagi dirinya sendiri, karena keselamatan sudah menjadi kebutuhan,” ungkapnya 


Senin, 07 April 2014

Demokrasi dan Kualitas Kepemimpinan

                                                             Oleh: Ramli
Sejarah telah menunjukkan sejumlah peristiwa bahwa sistem pemerintahan otoriter akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, hingga berakhir dengan perlawanan kaum tertindas. Kita dapat berkaca pada abad ke-15, ketika muncul gerakan renaissance (pencerahan) akibat pengekangan kebebasan individu oleh pemerintahan otoriter, bahkan mengatasnamakan tuhan. Di Indonesia sendiri, corak kepemimpinan orde baru dapat menjadi contohnya. Pada saat itu, terjadi sejumlah pelanggaran HAM karena kontrol terhadap pemimpin sangat lemah, bahkan sengaja dilemahkan. Akibatnya, muncul gerakan menuntut reformasi.

Perasaaan trauma masa lalu akhirnya melahirkan konsep untuk menempatkan kekuasaan tidak lagi bersumber dan dimonopoli oleh kalangan tertentu saja, tetapi sumber kekuasaan dan legitimasinya melekat dan menjadi hak setiap individu. Hak tersebutlah yang tergolong hak politik dalam suatu komunitas demokratis, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Sebagai pengejawantahan hak individual sebagai kehendak umum dalam penentuan pemimpin, maka diciptakanlah suatu mekanisme pemilihan umum (pemilu). Proses tersebut menyatarakan individu, dalam bentuk memiliki hak suara yang sama, tanpa memandang status sosial dan ekonomi.

Peneguhan demokrasi sebagai asas kehidupan berbangsa telah diejawantahkan dalam UUD NRI Tahun 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Implikasinya adalah kepemimpinan tidak boleh dilegitimasi oleh kekuasaan, tetapi dilegitimasi oleh kehendak umum rakyat. Wujud legitimasi kepemimpinan dari rakyat selanjutnya menjelma dalam bentuk kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum.

Mengkaji relasi antara demokrasi dan kualitas kepemimpinan sebaiknya berangkat dari pemahaman tentang demokrasi. Demokrasi pada umumnya terbagi menjadi demokrasi prosedural yang menitikberatkan pada proses dan demokrasi subtantif yang menitikberatkan pada tujuan yang ingin dicapai dari proses demokrasi tersebut.

Jika dicermati fenomena dalam masyarakat, maka persepsi bahwa demokrasi hanya sebatas prosedur dalam bentuk pemilihan umum masih mendominasi. Keadaan tersebut akhirnya menimbulkan kekuasaan sewenang-wenang, karena dianggap kedaulatan rakyat berdasarkan asas demokrasi telah dilimpahkan setelah pemilu berlangsung. Padahal, tak ada jaminan bahwa pemilu akan menghasilkan pemimpin amanah, karena masih sebatas kuantitas suara. Selain itu, menganggap demokrasi semata pemilu akan menimbulkan euphoria pada tahapan proses-misalnya kampanye-tanpa menyertakan prinsip demokrasi kesudahannya. Akibatnya, black campange menjadi trik jitu para pendamba kekuasaan untuk mendapatkan suara sebagai melegitimasi kekuasaannya.

Faktor Gagalnya Kepemimpinan
Sejumlah faktor dapat menjadi penyebab terciptanya kepemimpinan yang gagal. Pertama adalah pemilih yang masih kategori pemilih tradisional, yaitu melihat faktor kepentingan pribadi atau kelompoknya sebagai dasar memilih pemimpin. Selain itu, persamaan unsur primordial dan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) juga masih menjadi alasan kuat pemilih dalam memilih seseorang sebagai pemimpin.

Faktor kedua dapat dilihat dari aspek calon pemimpin yang masih pragmatis. Fenomena ini santer di media massa dengan muncul sejumlah calon pemimpin yang hanya bermodalkan uang atau popularitas. Motivasi untuk jadi pemimpin bukalah untuk mengabdi kepada masyarakat, melainkan untung-untungan untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok kemudian.

Faktor ketiga adalah kuatnya anggapan bahwa demokrasi hanya sebatas proses semata. Akibatnya, setelah proses pemilu, tak ada lagi kontrol terhadap kebijakan pemimpin. Keadaan ini diperparah jika didukung faktor tidak kuatnya agen pengontrol dalam mengawal kebijakan pemimpin. Hal ini terjadi jika tawar-menawar kepentingan mampu membuat agen pengontrol tergiur dan akhirnya menjadi kroni kepemimpinan gagal.

Mewujudkan Kepemimpinan yang Berhasil
Demokrasi merupakan konsep perumusan kebijakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka unsur yang terpenuhi masih sebatas aspek “dari rakyat”, yaitu rakyat menyalurkan hak suaranya dalam memilih pemimpin. Terkait aspek “oleh rakyat”, menginginkan adanya partisipasi rakyat untuk berpartisipasi dalam jalannya kepemimpinan. Sedangkan aspek “untuk rakyat” berarti demokrasi menegaskan prinsip bahwa rakyat berhak mendapatkan manfaat selayaknya dari sebuah kepemimpinan, serta berhak menuntut haknya.

Berangkat dari argumentasi di atas, maka keberhasilan sebuah kepemimpinan membutuhkan peran setiap individu. Pada tahapan proses demokrasi untuk menghasilkan pemimpin, maka keterliban setiap individu untuk menyalurkan haknya secara sama dan setara sangat dibutuhkan. Kuantitas keterlibatan individu dalam pemilu menentukan kekuatan legitimasi sebuah kepemimpinan. Meskipun terkesan hanya menonjol pada aspek kuantitas, tapi inilah jalan terbaik untuk menghindari kegaduhan dan kongkalikong jika memilih pemimpin dengan cara negosiasi dan penuh kompromi berdasarkan kepentingan.

Sebagai penopang, diperlukan pendidikan politik untuk mencerdaskan individu agar memilih calon pemimpin berkualitas. Kecerdasan dalam memilih dapat dikatakan terbentuk jika alasan memilih calon pemimpin adalah dengan melihat apakah program yang ia tawarkan realistis dan bermanfaat atau tidak. Selanjutnya, masalah realisasi dari program tersebut ketika terpilih, sangat membutuhkan kontrol dari setiap individu sebagai sumber legitimasi dan pemberi mandat. Singkat kata, demokrasi tidak hanya persoalan memilih pemimpin, tetapi juga mengawal jalannya kepemimpinan. Upaya tersebut harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, karena hukumlah yang menjadi tameng rakyat terhadap pemimpin dalam menuntut haknya, begitu juga sebaliknya, tameng pemimpin untuk mempertahankan kedudukannya.
-

9 April: Are You Ready?


Oleh: Andi Sunarto Ns
Mahasiswa Hukum Unhas 2010 dan Anggota Divisi Kaderisasi LPMH-UH

http://muslimminang.files.wordpress.com/2014/03/pemilu.gif
Salah satu dari enam prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah adanya sistem pemilihan yang dilaksanakan secara berkala. Nah, tahun 2014 adalah tahun yang dikenal dengan Tahun Pemilu . pertanyaannya adalah “are you ready” menghadapi hari besar yang akan menjadi hari perubahan ke arah yang lebih baik atau malah menjadi hari di mana bangsa ini menjadi bangsa yang semakin bobrok.

Indonesia adalah negara yang demokratis, di mana kedaulatan tertinggi  ada di tangan rakyat. Secara singkat demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari sini dapat dikatakan bahwa rakyat adalah segalanya. 

Hal tersebut kiranya tidak berlebihan, mengingat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan tersebut seyogyanya dijadikan indikator pertama dan utama dalam setiap pengambilan kebijakan oleh wakil-wakil rakyar, agar setiap kebijakan yang diambil bisa mengakomodir setiap kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Berdasarkan sejarah pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sejauh ini, sudah dilaksanakan sebanyak sepuluh kali, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Akan tetapi sejauh ini, kinerja para wakil rakyat (legislator) masih jauh dari harapan.

Sejauh ini, para legislator yang seyogyanya menjadi wakil rakyat, dalam artian bahwa para legislator menampung aspirasi masyarakat, terkesan mengunakan metode ‘mendekat-menjauh-mendekat’. Maksudnya bahwa para legislator hanya turun ke masyarakat pada saat masa kampanye untuk menyampaikan janji-janji manisnya. Setelah mereka berhasil menduduki kursi legislator, maka mereka hanya mementingkan study perbandingan ke negara-negara (daerah-daerah) lain ketimbang turun ke masyarakat mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Kemudian di akhir-akhir masa jabatan, mereka kembali mendekati masyarakat dengan harapan dipilih lagi di periode berikutnya.

Adapun yang menjdi faktor-faktor yang membuat kehidupan berdemokrasi di negeri ini menjadi cedera adalah sebagai berikut:

  1. Kurangnya pendidikan politik yang seyogyanya menjadi tugas dari partai politik;
  2. Kurangnya proses kaderisasi yang berkelanjutan di kalangan partai politik. Partai politik dalam berkempetisi terkesan mencari jalan-jalan yang instan, misalnya banyaknya calon legislator (caleg) artis yang tidak berkompeten; dan
  3. Masayarakat tidak cerdas dalam memilih. Masyarakat sangat mudah termakan janji-janji manis para caleg dan juga sangat mudah termakan uang pemilu serta sembako-sembako pemilu.
Hal tersebut tentunya menjadi masalah yang harus segera dicarikan solusi. Jika keadaan seperti ini tetap bertahan, maka kesejahteraan masyakat akan tetap menjadi harapan yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Para anggota legislatif hanya akan mementingkan dan memperjuangkan kepentingan partai politik yang mengusungnya dan akan mengacuhkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Terakhir, penulis mengajak para pembaca tulisan ini untuk memilih yang jujur, berkompeten, dan peduli terhadap rakyat. 

Stop pembodohan! Katakan tidak pada politik uang untuk Indonesia yang lebih baik.

Jumat, 04 April 2014